Subang,- Cybernasa.com
Tahun ajaran baru lagi tapi di kota kelurahan desa pemandangan yang sama terulang , anak anak nangis di depan gerbang SMA negri , orang tua berdebat sampai berbusa busa , dan mimpi tamat SMA dikubur hidup hidup
Dalangnya..? Sistim PPDB Zonasi dan jalur prestasi yang katanya adil "
Zonasi sama dengan Adil untuk yang punya rumah dekat SMA Favorit.
Katanya biar anak gak jauh jauh sekolah, Reakitanya...? Zonasi jadi perang tanahdan KK , rumahnya yang nempel pagar SMA negri ketawa, yang rumahnya 2 km bahkan 1km beda Rt langsung Gugur
Sejak kapan alamat jadi tolak ukur kepintaran..?? Dansejak kapan kode pos lebih berharga dari pada usaha..?
Ini bukan pemerataan , ini Apartheid pendidikan berkedok jarak
"JALUR MISKIN" = JALUR SIKSA
Katanya ada jalur buat anak miskin.
Syaratnya: Ortu harus pegang Kartu Merah Putih PKH/BPNT.
Faktanya?
Data PKH/BPNT carut-marut Tetangga rumah gedong lolos. Yang gubuk reot nggak masuk DTKS.
Kuota cuma 5-10% Sisanya rebutan zonasi & prestasi.
Anak miskin tanpa kartu = mati Padahal miskinnya nyata, nasi aja ngutang.
Jadi miskin aja nggak cukup.
Harus miskin dan punya kartu beruntung masuk kuota 5%.
Ini bukan jalur miskin. Ini jalur lotre kemiskinan.
Pemerintah bilang: "Tenang, ada jalur afirmasi buat anak miskin".
Saya jawab:Itu penghinaan
Sejak kapan miskin harus dibuktikan pakai kartu?
Sejak kapan lapar harus nunggu data DTKS update?
Sejak kapan anak harus kalah sama sistem gara-gara nama bapaknya nggak masuk aplikasi?
Fakta pahitnya:
DTKS itu ngawur. Yang punya motor 3, rumah 2 lantai, dapat PKH. Yang atapnya asbes bocor, lantai tanah, nggak dapat. Petugasnya ngopi, datanya ngawur.
Kuota miskin cuma secuil SMA Negeri 400 kursi, jalur miskin cuma 20 kursi. 380 kursi lainnya? Untuk anak dekat rumah & anak les mahal.
Jadi sistem ini nggak menyelamatkan anak miskin.
Sistem ini memaksa anak miskin mendaftar jadi "miskin resmi" dulu baru boleh sekolah.
Malu, Pak Gubernur dan Bupati
Malu sama anak yang rela jalan kaki 5 km ke sekolah tapi ditolak karena ortunya nggak punya kartu merah putih.
Kalau mau bantu anak miskin, jangan pakai syarat kartu. Pakai mata dan hati. Turun, lihat rumahnya, tanya tetangganya. Miskin itu nggak butuh kartu. Miskin itu kelihatan.
Hapus kuota. Hapus syarat kartu.
Buka pintu SMA Negeri selebar-lebarnya.
Karena sekolah itu hak, bukan bansos.
Masa depan 16 tahun digadaikan karena sistem. Tadi pagi cita-citanya mau jadi guru, sore ini sudah jadi kuli bangunan. Tadi pagi mau jadi perawat, sore ini sudah nikah muda.
Negara teriak “Wajib Belajar 12 Tahun”, tapi sistemnya sendiri yang menendang anak keluar. Ironis? Nggak. Kejam.
Sampai Kapan?
Dinas Pendidikan jangan cuma jago bikin poster “PPDB Transparan”. Turun ke lapangan. Lihat anak-anak duduk di teras sambil genggam kartu peserta PPDB yang gagal. Lihat ibu-ibu nangis karena nggak sanggup bayar swasta.
Kalau zonasi bikin anak miskin putus sekolah, bubarkan saja Kalau jalur prestasi cuma buat anak sultan ? ganti namanya jadi Jalur Juragan ?
Pendidikan itu hak, bukan lotre alamat. Pendidikan itu tangga, bukan tembok.
Kembalikan SMA Negeri jadi rumah semua anak bangsa. Bukan cuma rumah anak yang rumahnya dekat dan dompetnya tebal.
Di negri konoha, jangankan kerja. Untuk masuk sekolah SMA negri juga sulitnya setengah mati
Kata KI HAdJAR DEWANTARA
Pendidikan kita , tidak boleh membeda bedakan siswa mereka sama dan setara
Oky Haidar syah ( Penulis)
Tags
umum