SUBANG - Wakil Bupati Subang, H. Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M. memimpin Forum Komunikasi Bersama Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten Subang dalam rangka monitoring, pembahasan, dan pengambilan kebijakan terkait penyelenggaraan Program JKN-KIS Kabupaten Subang. Kegiatan berlangsung pada Kamis (21/08) di Hotel Laska Subang dengan dihadiri jajaran Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan Cabang Sumedang.
Forum dibuka dengan laporan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si., yang menyampaikan bahwa forum ini dilaksanakan minimal sekali dalam setahun sesuai Surat Keputusan Deputi Direksi Wilayah V BPJS Kesehatan Nomor 59 Tahun 2025. Forum menjadi wadah koordinasi dan evaluasi bersama dalam rangka memperkuat strategi rekrutmen, perluasan cakupan, dan peningkatan keaktifan peserta JKN-KIS. Saat ini, Kabupaten Subang telah mencapai 97,45 persen kepesertaan dengan keaktifan peserta sebesar 70,47 persen. Target UHC Prioritas baru dapat tercapai apabila kepesertaan minimal berada di angka 98 persen dengan keaktifan peserta sebesar 80 persen.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Subang yang akrab disapa Kang Akur menegaskan bahwa kesehatan menjadi isu utama keluhan masyarakat selain persoalan infrastruktur jalan. Menurutnya, masih ada kendala di lapangan terutama terkait kepesertaan dan iuran yang kerap menimbulkan keluhan warga ketika berobat. “Kita masih harus berupaya keras memperluas kepesertaan sekaligus meningkatkan keaktifan peserta. Forum ini adalah wadah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar target UHC di Subang dapat tercapai,” ujarnya.
Kang Akur juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memahami filosofi gotong royong dalam JKN-KIS. Ia menegaskan bahwa iuran bukan sekadar urusan untung-rugi individu, melainkan bentuk solidaritas sosial untuk menjamin pelayanan kesehatan yang merata. “Iuran itu jangan dilihat dari sisi dipakai atau tidak dipakai. Tetapi sebagai bentuk tolong-menolong agar ketika ada yang sakit, mereka mendapat layanan yang layak,” jelasnya.
Selain itu, Kang Akur mendorong keterlibatan sektor swasta, BUMD, serta perusahaan-perusahaan di Subang untuk ikut berkontribusi dalam memperluas cakupan kepesertaan. Ia mengingatkan bahwa dengan potensi ekonomi Subang yang besar, dukungan multipihak menjadi kunci agar program kesehatan ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Kita butuh sinergi semua pihak, dari pemerintah, BPJS, hingga dunia usaha, untuk memastikan masyarakat Subang tidak terbebani biaya kesehatan,” tegasnya.
Paparan dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sumedang, Jayadi, SKM., MM., AAK, melengkapi forum dengan menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan, pemerataan fasilitas kesehatan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi seperti antrean online demi mempermudah pelayanan peserta JKN-KIS di Kabupaten Subang. Ia juga memaparkan bahwa capaian UHC di Subang masih perlu penguatan terutama pada keaktifan peserta serta penanganan tunggakan iuran.
Berbagai inovasi telah dijalankan BPJS, mulai dari layanan BPJS Keliling, Kader JKN, program PESIAR, hingga telekolekting, sebagai upaya mendekatkan pelayanan sekaligus menekan angka tunggakan. Jayadi juga menekankan kolaborasi multipihak melalui program Srikandi, CSR badan usaha, sosialisasi JKN, dan pemeriksaan bersama lintas instansi untuk memperkuat cakupan.
Acara ditutup dengan sesi diskusi forum yang diikuti Kepala OPD Kabupaten Subang dan jajaran BPJS Kesehatan Cabang Sumedang. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan tindak lanjut nyata untuk memperluas kepesertaan, meningkatkan keaktifan peserta, dan memastikan target UHC di Kabupaten Subang dapat segera terwujud. (Metalia/DOKPIM)
Tags
umum