Subang Cybernasa.com :
Forum Pemantau Kebijakan Publik Subang Selatan ( FPKP ),Bersuara
Teu cara keur harayangna jadi Dewan geus jadi mah kawas gaang katincak ?Red Sunda/Sepi
Hampir senada ungkapan publik menyoroti kinerja DPRD Kab Subang yang terkesan tidak aspiratif menyuarakan aspirasi masyarakat dan hampir suaranya hilang bak di telan bumi ?
PR" Untuk DPRD ?
Di tengah isu tentang efisiensi atau pemangkasan anggaran banyak publik yang tidak mencerna secara positif dengan hal itu,apa yang di hemat nya?
Tujuannya apa efesiensi atau Pemangkasan anggaran tersebut ?
Apa pemangkasan nya dari anggaran Eksekutif ( para SKPD) atau anggaran dari Legislatif ?
Jangan sampai ada perbedaan pesan pemerintah salah komunikasi harus satu napas antar pemerintah Daerah ( Pemda ) dengan Legislatif ( DPRD), agar utuh,obyektif pesan yang di Terima oleh publik.
Akhir - akhir ini Anggota DPRD Provinsi menolak terkait Efesiensi Anggaran. Kenapa penolakan tersebut tidak di bahas dalam agenda khusus di parlemen dengan melibatkan Fraksi - Fraksi dan Komisi - Komisi DPRD ?
Ekspresinya atau tanggapannya lebih memilih melalui media tiktok anggota DPRD propinsi ini? Apa reaksi warga atau netizen? Terkait sikap anggota DPRD yang menolak efesiensi anggaran Hibah ?
Warga Jawa Barat setuju efisiensi anggaran dana hibah untuk ditunda di tahun 2025.
Berbeda sikap politik dan pandangan dari anggota DPRD Provinsi ini,
dinilai tidak elegan,profesional dan
Terkesan menggiring opini dan propokatif terkait efesiensi anggaran Dana Hibah?
Opini masyarakat lebih setuju jika pemangkasan anggaran dana Hibah yang di lakukan oleh Gubernur untuk di tunda dulu di tahun 2025,
karena di nilai anggaran dana hibah tidak adil yang mendapatkannya hanya lembaga yang punya akses politik?
dan punya akses dengan pejabat Di Pemprop jabar ?
Mudah - mudahan DPRD Kab. Subang Aspiratif (pro rakyat) Seirama,sejalan
dengan kebijakan Bupati Kabupaten Subang.
Dengan program infrastuktur jalan di Kabupaten Subang jadi prioritas utama tahun anggaran 2025 / 2026,sekarang ini lagi dan sedang di laksanakan pekerjaan hotmix di beberapa ruas jalan di daerah Kabupaten Subang.
Isu tentang ketenaga kerjaan yang identik dengan pungli" Harus jadi catatan DPRD dan Bupati Kang Rey yang krusial sekali
Isu lingkungan hidup yang berdampak pada rusaknya ekosistim dan buruknya tata kelola dan lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Subang
dan harus di cari solusi dan aksi,tentang BANK EMOK yang sudah merusak kehidupan dan perekonomian sosial masyarakat kita.
Kami butuh wakil rakyat yang sejalan dengan kebijakan Bupati dan Gubernur Jawa Barat untuk merubah mind set warga masyarakat Kab.Subang
agar paham dan mengerti apa yang sekarang di lakukan oleh kebijakan pemerintah ( Bupati ),atau Gubernur benar - benar harus satu napas dengan DPRD,Sepanjang kebijakan itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya,bukan untuk golongan tertentu ?
Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan representasi rakyat,
kenapa terkesan antara rakyat dan DPRD" ada jarak dan pembatas ?
Padahal kami yang punya daulat,DPR hanya wakil rakyat ? Maap buang jauh DPRD terkesan mempunyai watak " D enam ( 6 ) yang artinya Datang ,Duduk Dengar Diam Damai Duit ?
Publik sangat sulit untuk menyampaikan aspirasinya jangankan ketemu,di telpon juga tidak pernah di respon. Sangat menyayangkan sekali kalau benar seperti itu ?
Kendati ada RESES tetap publik sulit untuk sampaikan aspirasi,
apa harus Reformasi politik kalau melihat kepadanya seperti ini ?
Padahal duduknya di kursi singgasana menjadi Dewan,bukan datang dari wangsit ing dewata, melainkan dari daulat kami yang memilih,apa yang harus di sombongkan ?
Dimana nurani anda sebagai DPRD menyikapi persoalan ini ?
Penulis Oki Haidar Syah / ( Anggota FPKP) Subang Selatan
Tags
umum