Subang - Bupati Subang Reynaldy Putra Andita BR, S.IP., menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dengan agenda “Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui Upaya Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)”, bertempat di Ruang Rapat Bupati II, Rabu (23/04/2025).
Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan penyerahan sertifikat tanah secara simbolis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Pemerintah Kabupaten Subang, yang diterima langsung oleh Bupati Subang. Penyerahan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menuntaskan legalisasi aset milik daerah.
Kepala Kantor Pertanahan Subang Hermawan S.E., M.H. menyampaikan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2025 terdapat sebanyak 268 bidang tanah milik Pemkab Subang yang telah masuk dalam proses sertifikasi. Dari total tersebut, sebanyak 81 bidang telah terbit sertifikatnya, 69 bidang terdaftar namun belum diukur, dan 92 bidang sudah diukur namun belum memiliki Peta Bidang Tanah (PBT). Sementara itu, 26 bidang masih dalam proses Surat Keputusan (SK).
Bupati Subang yang akrab disapa Kang Rey menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah untuk terus mempercepat proses sertifikasi aset dengan menyiapkan dukungan anggaran yang lebih besar pada perubahan anggaran tahun ini. “Di anggaran perubahan akan kita tambah lagi untuk mempercepat proses pensertifikatan bisa bertambah di tahun ini. Kita berkomitmen agar ini semua bisa segera terselesaikan. Insya Allah dalam segi penganggaran kita siap mendukung proses ini berjalan dengan lancar,” ujar Kang Rey.
Arief Nurcahyo, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah II Provinsi Jawa Barat, mengapresiasi langsung komitmen Kang Rey yang turut serta dalam pertemuan tersebut. Ia optimistis upaya pengamanan aset daerah di Kabupaten Subang dapat berlangsung optimal. “Komunikasi dan koordinasi adalah hal yang penting untuk optimalisasi BMD ini,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kang Rey juga menyampaikan bahwa Pemkab Subang bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertanian akan melakukan peninjauan lapangan guna memastikan pemetaan lahan pertanian, permukiman, dan kawasan industri secara menyeluruh.
Turut hadir mendampingi Bupati Subang dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, Inspektur Daerah (Irda), Kabid Aset BKAD, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang.
***
Tags
umum